Peran Penting Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Peran penting pemerintah dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tidak bisa dipandang enteng. Sebagai regulator utama, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi keberlangsungan ekosistem laut dan menjamin kesejahteraan masyarakat nelayan.
Menurut Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia periode 2014-2019, “Pemerintah harus memiliki kebijakan yang komprehensif dan proaktif dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan. Tanpa campur tangan pemerintah, bisa dipastikan eksploitasi berlebihan akan terjadi dan akan merusak ekosistem laut kita.”
Salah satu tugas utama pemerintah dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing. Hal ini sejalan dengan pendapat Achmad Santoso, Direktur Eksekutif Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), yang mengatakan bahwa “Pemerintah perlu memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku illegal fishing agar dapat memberikan efek jera dan mencegah praktik tersebut di masa depan.”
Selain itu, pemerintah juga harus aktif dalam mengembangkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan nelayan lokal dan masyarakat pesisir. Hal ini disampaikan oleh Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, seorang pakar kelautan Indonesia, yang menekankan bahwa “Pemerintah harus melibatkan nelayan lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga keberlanjutan ekosistem laut dapat terjaga dengan baik.”
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penting pemerintah dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sangatlah vital. Tanpa keterlibatan dan campur tangan pemerintah yang efektif, dapat dipastikan bahwa keberlangsungan ekosistem laut kita akan terancam. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan para ahli kelautan untuk menjaga sumber daya kelautan dan perikanan agar tetap lestari untuk generasi mendatang.